MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

      No Comments on MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Kekus Nikolmaran
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 3 December 2008
Pages: 328
PDF File Size: 20.89 Mb
ePub File Size: 15.56 Mb
ISBN: 460-8-44854-760-2
Downloads: 12566
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagashicage

Alternatif Model Pemungutan Iuran.

hamkesmas Salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan JKA dan Jamkesmas adalah terkait pembayaran honorarium. Hal ini berarti masih bersifat temporer yang tergantung pada dana tahunan melalui APBA yang dipengaruhi oleh dinamika politik pada masa tertentu.

Database Peserta Jaminan Kesehatan Belum Terintegrasi Jakkesmas Sama Lainnya JKA memiliki database sendiri yang masih dalam proses penyelesaiannya, sedangkan jamkesmas telah memiliki database peserta sendiri secara nasional. Perlu adanya perbaikan layanan peserta pada setiap tingkatan layanan kesehatan. Dengan demikian, asuransi sosial merupakan salah satu metode penyelenggaraan jaminan sosial.

Hal ini misalnya dalam penyelenggaraan memerlukan tim pelaksana yang berbeda dalam berbagai tingkatannya sehingga dapat menambah jumlah honorarium yang harus disediakan, yang tidak perlu terjadi apabila tim-tim tersebut jwmkesmas dibawah satu jalur saja.

Ada juga Negara lain seperi RRC, beberapa kotamadya sedang mengupayakan sistem jaminan sosial kesehatan.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Dengan demikian, dari aspek legal terdapat dua sumber hukum yang berbeda. Pengaturan dimaksud hendaknya dalam bentuk peraturan gubernur. Integrasi Program antara Pusat dan Daerah. Dalam pengaturan ini hendaknya pemerintah pusat berpedoman pada standar minimum jaminan kesehatan sosial secara internasional dan melihat pengalaman negara-negara lain yang sudah berhasil di dalam pelaksanaannya.

It is also recommended to increase the quality invarious level of health services. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 QAK tersebut penting untuk menjamin keberlangsungan sustainability ketersediaan dana daerah untuk pembiayaan kesehatan, termasuk JKA. Dalam hal pelayanan rawat inap peserta JKA memiliki fleksibilitas untuk pindah atau naik ke kelas yang lebih tinggi dengan pembayaran biaya tambahan dari kantong pribadi peserta out of pocket. Di samping itu, juga dapat menimbulkan kesan diskriminasi dalam penentuan standar jenis pelayanan dan obat, dan juga jumlah honorarium petugas yang terlibat di dalam berbagai kegiatan terkait yang serupa.

  ANNA DEAVERE SMITH FIRES IN THE MIRROR PDF

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Demikian juga klaim pembayaran biaya JKA lebih mudah dari pada Jamkesmas. Sebaliknya sebagian kecil yang lain menjawab tidak baik. Pengertian jaminan sosial social security lebih luas dari pada jamkesnas sosial social insurance. Misalnya biaya transportasi ambulan pasien rujukan yang tidak ditanggung Jamkesmas, dalam praktik dibayar dengan dana JKA. Di samping sumber pembiayaan yang berbeda yaitu JKA dengan APBA dan Jamkesmas dengan APBN, akibat perbedaan manlzk isi pedoman pelaksanaan terdapat perbedaan di dalam metode perhitungan pembiayaan kesehatan tersebut.

Walaupun demikian dalam praktek terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini, terutama pada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada.

Dengan demikian, UUPA merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh pascakonflik sebagai buah dari upaya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat. Data lapangan menunjukkan bahwa standar tarif 2011 pelaksana JKA lebih tinggi daripada Jamkesmas. Penentuan standar minimum ini berlaku untuk semua daerah manoak merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya.

Kewenangan tersebut meliputi, baik penyelenggaraan urusan tersebut maupun pembentukan badan penyelenggara sendiri di daerah dengan Qanun Aceh.

Data kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dikumpulkan dengan menggunakan sumber dokumentasi hukum, baik mmanlak tercetak maupun yang jamkesma.

It is recommended to furthur regulate JKA on beneficiary, premium, and methods of collection payment in form of a governotorial decree. Pendekatan jaminan sosial melalui asuransi sosial disebut juga welfare state model atau Bismarck Model, sedangkan pendekatan dana publik saja dinamakan social state model. Terdapat 2 Dua Pedoman Pelaksanaan Manlak. Pemerintah Aceh menyelenggarakan pembiayaan kesehatan JKA.

  BAZIN MONTAGE INTERDIT PDF

Seluruh dana Jamkesmas ditanggung Pemerintah Pusat, yang penggunaannya dibatasi hanya untuk penduduk miskin saja sesuai dengan manlak yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tersebut. Dari aspek hukum, 201 satu kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini adalah belum adanya ketentuan tindak lanjut pengaturan penyelenggaraan JKA ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana ditetapkan Pasal 43 ayat 3.

Hal ini penting untuk mencegah adanya ketidakpuasan pihak tertentu seperti mogok kerja dokter spesialis yang namkesmas di RSU Cut Meutia Lhokseumawe beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dapat menetapkan standarnya sendiri dengan catatan tidak boleh kurang dari standar minimum nasional tersebut. Integrasi Program antara Pusat dan Daerah Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain sebagai berikut: JKA dengan metode per pelayanan, sedangkan Jamkesmas dengan metode paket, yaitu atas dasar jumlah peserta, baik berobat maupun tidak berobat tetap diperhitungkan kebutuhan dan dibayar biayanya.

Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan menjamin kecukupan dana melalui APBA untuk tahun mendatang dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dana yang lebih permanen dan fleksibel serta produktif melalui pembentukan badan penyelenggara di daerah dalam bentuk BLUA sesuai peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam hal tertentu dapat menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan JKA yang menentukan badan penyelenggara JKA ini ke depan, apabila sudah menggunakan mekanisme 20111 iuran pada peserta yang wajib mengiur.

Namun, berbeda dengan asuransi komersil yang mewajibkan setiap peserta membayar premi komersial berdasarkan kelayakkan bisnis asuransi, pada asuransi sosial, jumlah premi iuran yang dibayarkan peserta tidak perlu seimbang dengan risiko bisnis yang ditanggung perusahaan asuransi, dalam penyelenggaraan asuransi sosial, tetapi berdasarkan kelayakan kemampuan peserta membayarnya.